Sumber foto: Tirto/ TF Subarkah
Poker Antik - Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lulus ujian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut sumber yang juga tidak lulus tes, mereka gagal tes wawasan kebangsaan. Pegawai yang tidak lulus tes akan diberhentikan oleh Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri.
“Jadi, ada 75 pegawai (yang tak lolos). Rencana pimpinan (yang tak lolos akan diberhentikan,” kata sumber tersebut melalui pesan singkat pada Senin, 3 Mei 2021 malam.
Saat dikonfirmasi kepada pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri, pihaknya tak membantah memang menerima hasil asesmen kebangsaan yang dilakukan Maret lalu.
“KPK benar telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada 27 April 2021,” kata Ali kepada media, Senin.
Namun, dia belum mau menyampaikan nama-nama karyawan yang lulus tes atau tidak. Ia mengatakan akan secara resmi menyampaikan hasil tes seluruh karyawan dalam waktu dekat.
“Namun, mengenai hasilnya sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima data dimaksud belum diumumkan,” kata pria berlatar belakang jaksa ini.
Ali membenarkan, dalam waktu dekat akan diumumkan nama-nama karyawan yang lulus dan tidak lulus ujian. Bagaimana komentar Firli terkait informasi yang ingin memberhentikan puluhan karyawan yang tidak lolos ujian peralihan ke ASN?
Firli Bahuri membantah hasil tes wawasan kebangsaan telah dibuka
Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri mengaku ia belum membeberkan data pegawai yang dinyatakan tidak lolos uji wawasan kebangsaan di BKN. Dia meminta media mengkonfirmasikan hal itu kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.
“Sampai saat ini pimpinan belum membuka data perihal pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari BKN 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka," kata Firli, Senin.
Sementara itu, berdasarkan petinggi KPK, hasil uji wawasan kebangsaan akan dibahas dalam rapat pimpinan hari ini, Selasa (4/5/2021) pukul 14.00 WIB.
Sekretaris Jenderal KPK meminta publik hanya berpegang dari informasi resmi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa meminta masyarakat memegang informasi resmi yang disampaikan institusinya. Ia menampik informasi yang beredar luas di masyarakat sebanyak 75 pegawai tidak lulus ujian kebangsaan.
Ia mengaku informasi tersebut tidak benar karena hasil tes masih disegel. Bahkan belum ada pengumuman di kalangan internal.
“Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” kata Cahya dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).
Ia mengaku pihaknya telah menerima hasil tes asesmen TWK dari BKN pada 27 April 2021. Di dalamnya tertulis hasil penilaian terhadap 1.349 pegawai KPK yang mengikuti penilaian sebagai syarat untuk peralihan status pegawai komisi antirasuah ke ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Perkom 1 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Cahya juga berharap masyarakat bersabar dan tidak berpolemik soal hasil tes pegawai KPK. “Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujarnya.
Karyawan yang lulus tes akan dilantik pada 1 Juni untuk menjadi ASN
Sebelumnya, Firli yakin seluruh karyawannya akan lulus ujian transisi menjadi ASN. Sebab, yang diujikan adalah wawasan kebangsaan. Lantas, bagaimana tanggapan pegawai KPK terhadap pernyataan itu.
“Misalnya di dalam ujian itu, yang ingin diungkapkan dalam pernyataan itu hanya memberikan pernyataan setuju, tidak setuju, hingga sangat setuju. Jadi, Anda tinggal memilih, apakah Anda sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju atau setuju. Maka saya kira tidak ada ya kalau sampai berbicara lulus atau tidak,” kata Firli kepada media pada 10 Maret 2021 di DPR.
Ujian peralihan ke ASN, kata Firli, diperuntukkan bagi pegawai KPK yang berstatus pegawai tetap atau tidak. Ia juga mengatakan, proses pemeriksaan untuk transisi ke ASN akan berlangsung mulai Maret hingga April 2021. Rencananya karyawan yang sudah beralih ke ASN akan dilantik oleh Firli pada 1 Juni 2021.
Firli juga mengatakan, saat beralih ke ASN, pegawai KPK tidak akan mengalami penurunan pendapatan. Jadi nominal gaji yang didapat tetap sama meski sudah berubah status menjadi ASN.
“Itu sudah disampaikan oleh Presiden sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan hal serupa. Jadi, saya kira kita tidak perlu persoalkan itu karena negara pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan,” kata Firli. .
Fokus utama pegawai KPK saat ini, kata Firli, tetap harus bagaimana menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dia berjanji tidak akan memihak siapapun.
