Poker Antik - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, sumber foto: Istimewa
Data pribadi Presiden Joko Widodo "Jokowi" berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksin COVID-19 telah tersebar di media sosial. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan bahwa hal ini karena Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak bekerja dengan baik.
"Semuanya itu boleh jadi karena tidak kuatnya lembaga yang memantau, mengawasi, dan mengarahkan. Bisa jadi sertifikasi yang dikeluarkan tidak memadai atau tidak sebanding dengan keterampilan pengelolanya. Selama ini pengawasan dan sertifikasi dilakukan oleh Kominfo, dan ini sudah terbukti tidak berfungsi dan tidak berjalan dengan memadai," kata Sukamta saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Apalagi, kata dia, saat ini sudah menyangkut data seorang presiden, "maka ini sudah darurat dan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi," katanya.
Ungkit kasus e-HAC, Sukamta sebut pemerintah kurang peduli menjaga data masyarakat
Sukamta kemudian menyamakan kasus kebocoran data pribadi milik Jokowi dengan dugaan kebocoran data di Electronic Health Alert Card (e-HAC). Dia menyebutkan bahwa bocornya data pribadi masyarakat dimungkinkan karena kurangnya kesadaran pemerintah untuk menjaga data.
Lebih lanjut, dia menduga pemerintah kurang peduli untuk menjaga data pribadi masyarakat.
"Dalam kasus e-HAC, ternyata data-data tersebut ditaruh di website dan tanpa pengamanan. Ini menunjukkan pengelola data ignorance soal perlunya melindungi data warga negara yang dia kelola," ujarnya.
Supaya kebocoran data tidak terulang kembali, Sukamta ingin agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera diselesaikan.
"Yang bisa mendorong perubahan ini adalah good will dari pemerintah dengan dimulai dari payung hukum yang kuat, yakni UU, dalam hal ini UU PDP dengan lembaga pengawas otoritas pengelola data pribadi yang kuat," tambahnya.
Politikus Golkar sentil BSSN, Kominfo, dan Kemenkes
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, juga angkat suara terkait bocornya data milik Jokowi. Dave menilai jika pemerintah tidak serius untuk menjaga data pribadi masyarakat, terlebih data Jokowi.
"Ya bisa saja nanti kita lihat situasi perkembangannya bagaimana karena ini kan menyangkut beberapa sektor kan, baik BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) ada juga Kemkes (Kementerian Kesehatan) sebagai penyimpan data itu sendiri. Nah, itu semua sinerginya berarti kurang berjalan, dan saya bisa mengatakan bahwa ini mereka (BSSN, Kominfo, Kemenkes) tidak serius dalam melakukan penyimpanan data dan pengamanan data tersebut," ujar Dave.
Beredar NIK dan sertifikat vaksin COVID-19 Presiden Jokowi
Sebelumnya, NIK dan sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi telah tersebar di media sosial. Bahkan, dari bocornya data vaksinasi itu, diduga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga.
Data yang tersebar di media sosial itu berasal dari akses aplikasi PeduliLindungi. Akan tetapi, data tersebut dapat terungkap bukan karena aksi peretasan, melainkan NIK Jokowi sudah tersebar di ruang publik. Warganet kemudian memasukan NIK tersebut dan mengetik nama Joko Widodo.
Hasilnya, data di aplikasi PeduliLindungi menunjukkan bahwa Jokowi telah menerima vaksin pada 13 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 di Klinik Husada Setia Waspada milik Paspampres. Akan tetapi, selain dua sertifikat vaksin, terlihat tanda sertifikat vaksin ketiga. Di aplikasi itu, terdapat tulisan "Sertifikat Belum Tersedia."
Notifikasi ini yang kemudian diributkan oleh warganet. Mereka menduga Jokowi sudah menerima vaksin penguat dosis ketiga, namun sertifikat vaksinnya belum diterima.
Benarkah Jokowi sudah menerima dosis ketiga vaksin COVID-19? Apalagi sebelumnya di dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur, Jokowi mengaku sedang menanti ketibaan vaksin Pfizer untuk pemberian dosis ketiga.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dia menepis Jokowi telah menerima vaksin dosis ketiga. "Presiden sudah dua kali divaksinasi dengan Sinovac," ujar Fadjroel melalui pesan pendek, Jumat (3/9/2021).
Istana juga menyayangkan data pribadi milik orang nomor satu di Indonesia ini malah tersebar di ruang publik. "Kami berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang," ujar pria yang terpilih menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan itu.
